NUSAN.ID – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Tuntas Korupsi (Getuk) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), akan melaporkan Kepala Dinas Kominfo Kepri ke Polda Kepri.
Adapun poin laporan yang akan diadukan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada anggaran belanja publikasi Diskominfo Kepri tahun 2023 senilai 14 Miliar dan tahun 2024 Senilai 11 Miliar, serta dana hibah barang ke organisasi senilai 789 juta yang menjadi temuan BPK RI perwakilan Kepri tahun 2023 diduga belum ditindaklanjuti penyelesaiannya sesuai dengan temuan yang ada.
Diterangkan, Sekretaris LSM Getuk, Tengku Azhar, laporan ini merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Kami meminta Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri nanti bisa mengusut tuntas kasus ini demi menjaga keuangan negara dan memastikan keadilan,” tegas Tengku.
Selain itu, tambahTengku, diduga kuat juga salah satu PPTK Diskominfo Kepri berkongkalikong dengan sejumlah media di luar kepri untuk korupsi anggaran belanja publikasi tersebut.
“Hasil dari investigasi LSM Getuk Kepri dan demo yang dilakukan Aliansi Wartawan Kepri(AWAK) kemarin. Kami menemukan dugaan kuat adanya keterlibatan PPTK berinisial BN di Diskominfo Kepri melakukan korupsi anggaran belanja publikasi Diskominfo Kepri,” jelas Tengku pada awak media, Senin (9/12), di batu 5 atas.
Rencananya, LSM Getuk melaporkan terkait hal tersebut ke Polda Kepri minggu mendatang.
“Iya, saya bersama ketua LSM Getuk, Jusri Sabri sudah menyiapkan data-datanya kemungkinan minggu depan akan melaporkannya ke Polda Kepri. Harapan kami, dengan laporan ini dugaan kami bisa diuji,” harap Tengku. (Lanni)
