NUSAN.ID – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola/Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Pekon di Aula Kagungan Setdakab, Selasa (05/05/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas data kesejahteraan sosial guna memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Drsnita Adelina, Kabag Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kotabumi Dea Pitaloka, Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin, Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, serta 130 operator SIKS-NG Pekon se-Kabupaten Lampung Barat.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini difokuskan pada sosialisasi pembaruan aplikasi SIKS-NG, bimbingan teknis (bimtek) alur verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta tata cara penginputan data baru. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk membahas berbagai kendala yang dihadapi operator di lapangan.
Hal ini bertujuan agar setiap pekon memiliki operator yang mampu mengelola data secara valid, akuntabel, dan berkelanjutan.
Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, dalam sambutannya mengatakan pentingnya peran operator SIKS-NG sebagai garda terdepan dalam memastikan keakuratan data.
Ia menegaskan terkait persoalan data kesejahteraan sosial dan kepesertaan PBI JKN merupakan isu yang sangat serius dan harus ditangani secara tepat.
“Persoalan data kesejahteraan sosial dan kepesertaan PBI JKN saat ini merupakan persoalan yang sangat serius dan tidak bisa dianggap biasa. Hari ini kita berkumpul untuk menentukan langkah konkret dalam menghadapi berbagai keluhan dan tantangan yang ada,” tegasnya.
“Tidak boleh ada masyarakat miskin dan rentan yang kehilangan jaminan kesehatan hanya karena kesalahan data. Seluruh operator harus menjalankan perannya secara maksimal, karena ketelitian dan kecepatan dalam memperbaiki data sangat menentukan nasib masyarakat,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Bupati berharap seluruh operator dapat meningkatkan pemahaman teknis pengelolaan data, mampu melakukan perbaikan secara cepat dan tepat, serta proaktif memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil di lapangan.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan validasi data secara menyeluruh, mempercepat perekaman data kependudukan, serta memperjuangkan penambahan kuota PBI dan kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan.
“Seluruh upaya ini harus dimulai dari data yang benar di tingkat pekon. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan langkah nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada,” tutupnya.
Dengan adanya peningkatan kapasitas ini, diharapkan kualitas data DTKS di Kabupaten Lampung Barat semakin akurat, sehingga program bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(EIS)
