NUSAN.ID – Kota Bandar Lampung, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) secara resmi mengirim permohonan audit menyeluruh atas semua proyek tahun anggaran 2025 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tatas Ruang (PUTR) Kota Metro kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung karena diduga proyek-proyek tahun 2025 telah diatur dan dikondisikan oleh Kepala Dinas PUTR Kota Metro melalui satuan kerja terkait dan pejabat pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Dalam keterangan persnya pada Rabu (25/2/2026), Seno Aji, S. Sos, S.H, M.H selaku Ketua Umum DPP KAMPUD didampingi Agung Triyono, Amd Sekretaris Umum dan Juned bidang hukum, HAM dan Aksi Massa menyampaikan bahwa BPK RI memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan audit baik audit dalam pengelolaan maupun pertanggungjawaban keuangan negara melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu.
“Kita telah secara resmi mengirimkan surat permohonan audit secara menyeluruh terhadap terlaksananya sekitar 230 paket proyek di Dinas PUTR Kota Metro tahun anggaran 2025 kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, harapannya BPK RI dapat menindaklanjutinya dengan mengaudit semua proyek-proyek yang telah terlaksana di tahun 2025 bukan hanya audit uji petik sejumlah proyek, kondisi ini tentunya didasari karena terungkapnya modus operandi atas dugaan pengkondisian dan pengaturan pembagian paket-paket proyek tahun 2025 kepada para kontraktor pelaksana sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris Dinas PUTR Kota Metro Sdr. HS, dimana Sdr. HS selaku sekretaris Dinas yang berhasil diinvestigasi membuka skema modus pengaturan proyek-proyek Dinas PUTR Kota Metro tahun 2025 oleh Plt Kepala Dinas Sdri Adh yang dibantu oleh para pejabat pembuat komitmen (PPK) yang merupakan Kepala Bidang urusan Jalan Sdr. DD, Kepala Bidang urusan pengairan Sdr. CR, dan kepala bidang urusan gedung Sdri DW, kemudian dalam pengakuannya Sdr. HS juga mengatakan jika pengaturan pembagian proyek-proyek tersebut sudah menjadi tradisi di Dinas PUTR Kota Metro dari tahun-tahun sebelumnya dan akan terlaksana juga di tahun 2026 ini,” ungkap Seno Aji merinci pernyataan Sekretaris Dinas PUTR Kota Metro yang berhasil diinvestigasi oleh tim DPP KAMPUD.
Selain dugaan pengaturan dan pengkondisian pembagian ratusan paket proyek Dinas PUTR Kota Metro oleh Plt. Kepala Dinas bersama para Kepala Bidang dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), Seno Aji juga menjelaskan bahwa dugaan pengkondisian seluruh proyek di Dinas PUTR Kota Metro tahun 2025 tentunya disinyalir kuat karena adanya janji dan/atau komitmen tertentu yang mengarah kepada upeti/fee/uang setoran proyek.
“Pada saat berhadapan dengan Plt Kepala Dinas PUTR Kota Metro, sempat menanyakan komitmen tertentu yang telah dititipkan ke Dinas PUTR Kota Metro, tentunya skema ini jangan menjadi tradisi di Dinas PUTR Kota Metro, skandal tersebut harus diusut tuntas, maka kita sangat berharap agar BPK RI dapat mengaudit semua proyek tahun 2025 karena terindikasi terdapat pengurangan volume dan spesifikasi teknis dalam realisasi ratusan paket proyek akibat komitmen/janji tertentu dari rekanan kepada Plt Kadis PUTR Kota Metro,” pungkas Seno Aji.
Senada juga disampaikan oleh Agung Triyono yang merinci peoses penunjukan oleh pejabat pengadaan barang/jasa Kota Metro terhadap perusahaan pelaksana dimana 1 perusahaan bisa mendapatkan 5-7 paket proyek di Dinas PUTR Kota Metro untuk tahun anggaran 2025.
“Kita tinjau dari riwayat proses penunjukan oleh PBJ Kota Metro pads situs spse.inaproc Kota Metro nampak 1 perusahaan kontraktor bisa ditunjuk untuk mengerjakan 5 sampai dengan 7 paket proyek di tahun yang sama pada Dinas PUTR, tentunya ini sinyal kuat adanya kongkalikong antara Dinas PUTR melalui PBJ dengan kontraktor pelaksana sehingga proses penunjukan hanya sekedar formalitas belaka diduga untuk memenuhi syarat administrasi,” tandas Agung.
Sementara, Hasti yang merupakan pegawai dari BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung mengatakan pihaknya akan meneruskan kepada pimpinan perihal surat permohonan dari DPP KAMPUD.
“Saya akan teruskan kepada pimpinan, nanti tindaklanjuti bisa konfirmasi kembali,” kata Hasti. (*)
