NUSAN.ID, LAMPUNG BARAT – Kementerian Dalam Negeri bersama dengan sejumlah Kementerian Lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (BPN) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (31/10/2022).
Rakor tersebut membahas mengenai evaluasi dan pencegahan perkembangan inflasi di daerah, yang diikuti Gubernur, Bupati/Walikota beserta Tim Pengendalian Inflasi Daerah secara langsung maupun virtual/Zoom Meeting.
Sementara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengikuti kegiatan tersebut melalui Virtual/Zoom Meeting, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin dan didampingi oleh Asissten, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
Rakor Pengendalian Inflansi tersebut akan di adakan setiap hari senin pukul 08.00 WIB dari tanggal 24 Oktober 2022 s/d tgl 26 Desember 2022.
Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, Rakor ini bertujuan untuk membahas langkah kongkret pengendalian inflasi di daerah sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI.
Beberapa arahan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan inflasi, salah satunya adalah berkolaborasi.
“Kolaborasi ini dilakukan dengan membuat sistem penggunaan energi yang tepat sasaran serta mencukupi ketersediaan bahan pangan di daerah,”arahnya.
Lebih lanjut Mendagri memaparkan, solusi dalam penanganan inflasi dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh instansi pusat hingga daerah.
“Pemerintah daerah diminta untuk mengoptimalkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memonitor harga bahan pokok di pasar-pasar tiap hari,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menerangkan sejalan dengan inflasi bahan pangan yang cenderung memberikan andil inflasi/deflasi, serta sesuai dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, maka ditetapkan 20 komoditas pangan terpilih yang akan dijadikan patokan kinerja pengendalian inflasi TPIP dan TPID.
“Untuk pangan kita perlu berkonsentrasi pada 20 komunitas pangan yang trennya naik seperti beras, bawang dibeberapa daerah dan ini bisa menjadi catatan kita sebagai data mingguan dalam pencegahan inflasi,” jelasnya.
Dirinya juga menerangkan peran BPS dalam monitoring perkembangan harga mingguan dengan pengumpulan perkembangan harga pada pasar di sejumlah daerah seluruh Indonesia.
“Selain itu, Inflasi bahan makanan perlu menjadi perhatian. Komoditas cabai merah dan bawang merah, kedelai, tahu dan tempe perlu dipantau perkembangan harganya agar dibulan-bulan berikutnya tidak memberikan dorongan inflasi,” ungkapnya
Kemudian, Wakil Bupati (Wabup) Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin mengungkapkan bahwa dirinya mendukung kegiatan Rakor Pengendalian Inflansi Daerah bersama Mendagri.
Menurut Wabup, Kegiatan Rakor tersebut ditujukan sebagai upaya Kepala Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga.
“Kegiatan ini ditujukan sebagai upaya Kepala daerah dalam mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif,” jelasnya.
“Selain itu, meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.(Eis)
