NUSAN.ID – Sebuah potongan video podcast yang diunggah di YouTube menjadi perbincangan hangat di jagat maya setelah Dr. Bahar, seorang dokter sekaligus pengamat kesehatan nasional, menyampaikan pernyataan mengejutkan soal kondisi sektor kesehatan Indonesia. Dalam durasi lebih dari 13 menit, Dr. Bahar membongkar narasi bahwa kesehatan nasional kini telah menjadi “pasar empuk” bagi kepentingan global, dan menyebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) sebagai bagian dari skenario besar kekuatan liberalisme global, pada Sabtu, (14/5/2025)
Video yang diberi judul “Kesehatan yang Sakit: Masa Depan Kesehatan Indonesia di Bawah Liberalisasi Global” sontak viral setelah diunggah Sabtu pagi. Ungkapan paling menyita perhatian publik adalah saat Dr. Bahar mengklaim bahwa dirinya dipanggil oleh tim kesehatan presiden terpilih Prabowo Subianto, yang menyampaikan keinginan agar BGS tidak dilanjutkan sebagai menteri kesehatan.
“Ini yang ngomong bukan oposisi, yang ngomong adalah tim kesehatan Prabowo sendiri,” ujar Dr. Bahar di menit ke-1:09.
Pernyataan tersebut langsung memantik kontroversi, terlebih karena mengesankan adanya ketidakharmonisan dalam barisan pemerintahan mendatang.
Menurut Dr. Bahar, keberadaan BGS di kabinet bukan semata-mata pilihan politik nasional, melainkan tekanan dari kepentingan global. Ia menyebut bahwa Indonesia kini dijadikan pasar besar sektor kesehatan, sebagaimana industri nikel dan energi yang sudah lebih dulu dikuasai asing.
“Pergantian raja Jawa, ternyata yang diganti bukan rajanya, tapi anteknya. Antek kekuatan global!” ucapnya tegas.
Ia menuduh bahwa skema industrialisasi kesehatan sedang berlangsung cepat, di mana rakyat tak lagi menjadi subjek pelayanan, tapi objek pasar.
“Sekarang pelayanan kesehatan dasar akan digantikan dengan ‘health industry’. Kita bukan menyembuhkan orang sakit, tapi membuat orang sehat bergantung,” tuturnya dalam podcast.
Dr. Bahar juga mengkritik keras lahirnya UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 yang disebut-sebut disahkan secara instan dan tanpa landasan logis yang kuat. Menurutnya, pengesahan UU tersebut tidak terlepas dari upaya liberalisasi sektor kesehatan oleh kekuatan transnasional.
Bahkan ia menyebut proyek-proyek besar seperti pembangunan cat lab (laboratorium kateterisasi jantung) senilai Rp880 miliar lebih banyak menguntungkan industri dan investor dibanding menjawab kebutuhan dasar kesehatan masyarakat pedesaan.
“28 miliar saja yang untuk promotif dan preventif, sisanya untuk kuratif. Padahal yang kita butuhkan sekarang adalah pencegahan, bukan sekadar pengobatan mahal,” tegasnya.
Lebih jauh, Dr. Bahar menyuarakan kekhawatiran tentang eksploitasi data kesehatan rakyat Indonesia oleh lembaga asing. Ia menyebut program genomik yang didukung oleh Bill & Melinda Gates Foundation sebagai proyek besar untuk mengumpulkan data genetik rakyat Indonesia.
“Tahun 2024 ini ditargetkan 10.000 sampel genomik penduduk Indonesia. Gratis? Tidak! Itu ‘biaya investasi’ untuk masa depan pasar mereka!” ungkapnya.
Ia mewanti-wanti bahwa data tersebut dapat digunakan untuk mendesain penyakit, produk obat, hingga makanan tertentu yang memicu penyakit kronis agar rakyat terus bergantung pada industri kesehatan milik asing.
Tak berhenti di situ, Dr. Bahar mengaitkan isu kesehatan dengan konsep besar ketahanan nasional. Ia mengingatkan bahwa bila sektor kesehatan telah sepenuhnya dikendalikan kekuatan luar, maka bangsa ini akan kehilangan salah satu pilar kedaulatan.
“Kesehatan itu benteng ketahanan nasional. Kalau itu jebol, kita bisa dibuat sakit sewaktu-waktu hanya karena kita bergantung pada sistem yang bukan milik kita,” ujarnya dengan nada serius.
Hingga berita ini diturunkan, pernyataan Dr. Bahar menuai beragam reaksi. Di media sosial, tagar #KesehatanDijual dan #StopBGS sempat trending, menandakan meningkatnya perhatian publik terhadap isu ini. Sementara itu, pihak Istana maupun Budi Gunadi Sadikin belum memberikan pernyataan resmi terkait klaim Dr. Bahar.
Namun para pengamat politik menyebut pernyataan tersebut dapat menjadi pemicu ketegangan politik menjelang pembentukan kabinet baru.
Apakah Indonesia benar-benar telah menjadi pasar terbuka bagi kapitalisme kesehatan global? Atau ini hanya suara sumbang dari seorang dokter yang kecewa pada sistem? Waktu akan menjawab. Yang pasti, suara Dr. Bahar telah menggugah kesadaran publik untuk kembali mempertanyakan: siapa sesungguhnya yang mengendalikan arah kebijakan kesehatan negeri ini? (TIM/Red)
