NUSAN.ID – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Jawa Barat menyampaikan rasa frustrasi dan kekecewaan besar atas praktik korupsi yang terus merusak sendi kenegaraan. Ketua PPWI Jabar, Agus Chepy Kurniadi, menyerukan agar hukuman mati diterapkan terhadap para koruptor penyalahgunaan anggaran besar, sebagai sinyal kuat bahwa negara berpihak pada rakyat demi terwujudnya pemerintahan adil dan kemakmuran bangsa.
> “Korupsi merampas hak rakyat dan merusak masa depan generasi. Perlunya hukuman tegas dengan efek jera sangat mendesak,” tegas Agus.
Kategori Hukuman bagi Koruptor
Sebagai bentuk keadilan berjenjang, PPWI Jabar mengusulkan klasifikasi hukuman berdasarkan besaran kerugian negara:
1. Kerugian Negara di bawah Rp10 miliar → Pelaku dijatuhi hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda berlipat.
2. Kerugian Negara Rp10 miliar – Rp100 miliar → Pelaku dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa remisi.
3. Kerugian Negara di atas Rp100 miliar → Pelaku dijatuhi hukuman mati.
Skema ini diharapkan menciptakan kepastian hukum sekaligus memperkuat efek jera.
Contoh Kasus Korupsi Besar (Telah Terverifikasi)
1. Korupsi e-KTP (Elektronik KTP)
Menurut KPK, kerugian negara sekitar Rp2,3 triliun. Setya Novanto, mantan Ketua DPR, divonis 15 tahun penjara.
2. Skandal Jiwasraya
BPK menyatakan kerugian negara mencapai Rp16,81 triliun. Sejumlah terdakwa divonis hukuman seumur hidup.
3. Kasus BTS Kominfo (Johnny G. Plate)
Proyek infrastruktur digital menelan kerugian sekitar Rp8 triliun. Mantan Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, kini berstatus terpidana.
Lini-Lini Rawan Tindak Pidana Korupsi
PPWI Jabar juga menyoroti sektor-sektor paling rawan korupsi di Indonesia, antara lain:
1. Lembaga Legislatif (DPR/DPRD)
Rawan korupsi terkait suap pengesahan anggaran, proyek daerah, dan jual beli jabatan politik.
Kasus menonjol: Setya Novanto (Ketua DPR) dalam skandal e-KTP.
2. Kementerian dan Lembaga Negara
Banyak terjerat korupsi proyek pengadaan barang/jasa, dana hibah, dan infrastruktur.
Contoh: Kasus BTS Kominfo melibatkan pejabat tingkat menteri.
3. Pemerintah Daerah
Kepala daerah (bupati/walikota/gubernur) kerap tertangkap KPK akibat suap izin tambang, perizinan proyek, hingga mark up APBD.
4. BUMN dan Sektor Keuangan Negara
Rawan penyalahgunaan dana investasi, manipulasi laporan, dan korupsi dalam pembelian aset.
Contoh: Skandal Jiwasraya dan Asabri dengan kerugian belasan triliun.
5. Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum
Rawan korupsi berupa jual beli perkara, suap hakim, serta intervensi penegakan hukum.
6. Sektor Dana Desa dan APBN/APBD
Dana desa dan proyek berbasis anggaran negara sering disalahgunakan karena lemahnya pengawasan.
Agus Chepy menambahkan bahwa sektor-sektor rawan korupsi tersebut harus menjadi prioritas pengawasan hukum. Menurutnya, tanpa ketegasan sanksi, Indonesia akan terus menjadi lahan subur bagi praktik busuk korupsi.
“Hukuman mati bagi koruptor besar adalah bukti keberanian negara. Jika tidak, rakyat akan terus jadi korban, sementara elite politik dan pejabat menikmati hasil korupsinya,” ujar Agus.
PPWI Jabar menegaskan, perjuangan memberantas korupsi bukan hanya soal regulasi, melainkan juga komitmen moral, keberanian politik, dan ketegasan hukum demi Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. (Tim/Red)
