NUSAN.ID – Upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan dan melindungi masyarakat berpendapatan rendah kembali ditegaskan melalui kegiatan Pelepasan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk alokasi Oktober–November 2025.
Acara tersebut digelar di Gudang Bulog Subdivre Lambar, Pekon Watas, Kecamatan Balik Bukit, pada Jumat (28/11/2025).
Pelepasan secara simbolis dilakukan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Danang Hari Suseno, S.Ag., MH, mewakili Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus.
Hadir pula dalam kegiatan ini anggota DPRD Lampung Barat, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, perwakilan Polres Lampung Barat, Kodim 0422/LB, camat, serta pemerintah pekon setempat.
Dalam sambutannya, Danang menegaskan bahwa kebijakan penyaluran CPP merupakan instruksi langsung Presiden untuk memastikan pemerintah hadir menjamin keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah.
“Ini adalah wujud kepedulian pemerintah agar masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang layak, baik dari sisi harga maupun volumenya,” ujar Danang.
Tahun ini, penyaluran CPP mengalami peningkatan. Jika sebelumnya hanya berupa bantuan beras, kini pemerintah menambah bantuan minyak goreng sebanyak 4 liter untuk setiap keluarga penerima manfaat. Sebanyak 29.559 KPM di Lampung Barat tercatat menerima manfaat langsung dari program ini.
Selain CPP beras dan minyak goreng, beberapa hari sebelumnya pemerintah juga menyalurkan BLTS Kesra senilai Rp900 ribu kepada 37.752 KPM melalui Kartu KKS maupun Kantor Pos.
Danang menekankan bahwa rangkaian bantuan ini bukan hanya bentuk perlindungan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai stimulus ekonomi, terutama di tengah kenaikan harga beberapa kebutuhan pangan pokok.
“Tujuan penyaluran kali ini untuk mengurangi beban masyarakat miskin, menekan kerawanan pangan, serta membantu pemerintah mengendalikan inflasi akibat lonjakan harga beras dan minyak goreng,” tambahnya.
Tahun 2025 juga menjadi momentum penting karena basis data penyaluran CPP kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), menggantikan data P3KE.
Perubahan ini merupakan langkah menuju Satu Data Indonesia, yang diharapkan membuat penyaluran bantuan semakin tepat sasaran dan akurat.
Untuk memastikan kelancaran distribusi, Danang meminta seluruh camat, peratin, lurah, dan TKSK agar terlibat aktif di lapangan.
“Penyaluran dikatakan sukses bukan hanya dari komoditinya tersalur, tetapi juga administrasinya tertib dan sesuai petunjuk teknis,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi serta penunjukan penanggung jawab distribusi di masing-masing pekon demi menghindari hambatan teknis.
Pada kesempatan tersebut, pemerintah menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog dan seluruh OPD terkait yang telah berkolaborasi sehingga penyaluran berjalan 100 persen.
Tak lupa, Danang berpesan kepada masyarakat penerima manfaat agar menggunakan bantuan dengan bijak.
“Jika ada kekurangan baik dari kualitas maupun jumlah, sampaikan segera secara baik kepada pihak penyedia agar tidak menimbulkan kekisruhan,” pungkasnya.(*)
