NUSAN.ID – Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Talang Sakti, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, diduga mengintimidasi dan menghalangi tugas jurnalistik wartawan yang memberitakan persoalan ketidaktransparanan pengelolaan kebun masyarakat desa (KMD) oleh Kepala Desa Talang Petai. Tindakan tersebut menuai kecaman dari organisasi pers dan praktisi hukum.
Peristiwa ini bermula saat Hidayat Saleh, wartawan yang tergabung dalam Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), menayangkan laporan mengenai keluhan masyarakat atas tidak adanya kejelasan pengelolaan kebun desa. Setelah pemberitaan tayang, Ketua BPD Talang Sakti, Madi, mengirimkan pesan WhatsApp kepada Hidayat dan menyebut berita tersebut sebagai “hoaks”.
Tak tinggal diam, Hidayat kemudian menelepon Ketua BPD untuk meminta klarifikasi secara langsung dan mengatur pertemuan di kantor desa. Namun, setelah tiba di lokasi, Ketua BPD tidak hadir, dan hanya tiga anggota BPD lain yang mengaku tidak tahu-menahu tentang persoalan tersebut. Upaya Hidayat untuk kembali menghubungi Ketua BPD pun tidak berhasil. Bahkan, sambungan teleponnya ditolak.
“Saya merasa diintimidasi. Saat berbicara via telepon pun Ketua BPD sempat berkata dengan nada arogan ingin mengenali wajah saya. Entah apa maksud dari ucapannya itu,” ungkap Hidayat, Rabu (28/5/2025).
Ketua DPC PPWI Muko-Muko, Musrikin, turut angkat bicara;
Kasus dugaan intimidasi, penghalangan, dan perintangan kerja jurnalistik oleh Ketua BPD Talang Sakti terhadap wartawan Hidayat Saleh dapat dikaji dari aspek hukum, khususnya yang mengatur tentang kebebasan pers, perlindungan jurnalis, serta potensi pelanggaran etika jabatan publik. Berikut adalah aturan dan pasal yang relevan:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Ini adalah payung hukum utama terkait kegiatan jurnalistik di Indonesia.
Pasal 4 ayat (2):
“Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.”
Pasal 4 ayat (3):
“Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”
Pasal 18 ayat (1):
“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.”
Jika Ketua BPD Talang Sakti terbukti dengan sengaja menghalangi atau mengintimidasi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, maka ia berpotensi melanggar pasal ini.
2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
Pasal 335 KUHP ayat (1) ke-1 (perbuatan tidak menyenangkan):
“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan perbuatan lain yang melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda.”
Intimidasi secara verbal atau tindakan yang bertujuan menakut-nakuti jurnalis juga bisa dijerat dengan pasal ini jika memenuhi unsur-unsurnya.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Pasal 5 ayat (2):
“Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.”
Pasal 17 huruf (j):
– Informasi yang dikecualikan hanya yang dapat menghambat proses penegakan hukum, bukan pemberitaan.
Sebagai badan publik, Ketua BPD berkewajiban memberi informasi kepada masyarakat melalui media. Menolak memberikan informasi secara sepihak atau menyatakan berita “hoax” tanpa klarifikasi atau hak jawab yang patut bisa melanggar prinsip-prinsip KIP.
4. Etika dan Tupoksi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD:
Pasal 31 menyatakan bahwa anggota BPD harus menjaga etika dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, serta harus menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintahan desa.
Bersikap arogan dan tidak kooperatif terhadap wartawan yang menyampaikan aspirasi masyarakat dapat dianggap bertentangan dengan etika jabatan BPD.
Berdasarkan aturan di atas, Ketua BPD Talang Sakti dapat diduga melanggar:
– UU Pers (penghalangan tugas jurnalistik),
– KUHP (perbuatan tidak menyenangkan),
– UU KIP (penolakan transparansi),
– Etika jabatan publik (Permendagri 110/2016).
“Kita minta agar pihak penegak hukum dapat segera turun tangan melakukan pemeriksaan, dan pemanggilan terhadap pihak-pihak pengguna anggaran, sehingga permasalahan ini menjadi terang benderang,” tutupnya. (PPWI)
#Refrensi: https://mediaipk.com/dugaan-penyalahgunaan-anggaran-keuangan-kebun-masyarakat-desa-talang-petai-memanas/
Warga Desak Transparansi Dana Kebun Desa Talang Petai
Dana Kebun Sawit Desa Talang Petai Diduga Raib, Warga Desak Penegak Hukum Turun Tangan
Dana Kebun Sawit Desa Talang Petai Diduga Raib, Warga Desak Penegak Hukum Turun Tangan
