Oleh: Yoga Pratama
NUSAN.ID – Jeritan rekan seprofesi dalam mencari nafkah dengan keharusan mata yang dapat menembus cakrawala dan tangan harus melesat bagaikan roket, terdengar keras di setiap sudut ruang pewarta Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba).
Kisah kontroversi gunggah rasa pahit sebagai salah satu pilar demokrasi yang mengabarkan karya jurnalistik di Kabupaten Tubaba. Para wartawan begitu pelik untuk mendapatkan Perlindungan Kesejahteraan tekanan ekonomi serta tuntutan bekerja secara profesional menunjukkan kisah kontroversi kontradiktif kasat mata mengenai mekanismenya.
Mungkin Tubaba bukan Kota besar dengan industri media yang megah, tetapi dinamika kesejahteraan media di daerah ini mencerminkan wajah sebenarnya dari tantangan pers lokal di Indonesia.
Kemana para rekan sejawat di tengah gegap gempita anggaran publikasi pemerintah daerah dan realisasi belanjanya? Kebocoran anggaran di Tubuh Dinas Kominfo Tubaba.
Dalam laporan keuangan terbaru, BPK mencatat bahwa Pemerintah Kabupaten Tubaba meng-anggarkan Rp6,2 miliar untuk jasa iklan dan publikasi, tetapi hanya merealisasikan Rp4,4 miliar. Sementara itu, langganan jurnal, surat kabar, dan majalah dari anggaran Rp713 juta hanya terealisasi Rp583 juta.
Pandangan Penulis Menimbulkan pertanyaan: Begitu riuhnya saluran komunikasi grup antara pemerintah dan rekan seprofesi menuntut kesejahteraan agar mengungkap transparansi tentang simpang siur realisasi anggaran dengan mekanisme kualifikasi grade, serta isu banyaknya media titipan dan media atas nama kepemilikan (orang dalam) “kominfo Tubaba” sampai dengan pembagian plok masing masing media tidak menentu pada setiap ordenya.
Sistem rata tak harus sama tentu sangat familiar di kalangan pelaku pekerja profesional. Kominfo Tubaba menetapkan Grade untuk hal itu, tapi pada realisasinya dengan sistem kerjasama nilai kontrak per order fakta menunjukkan saat melakukan itu “nilai kuantitatif setiap media tidak sama” (sebagai contoh: saat order media online/siber oleh kominfo Media Grade A mendapatkan nilai kerja satu kali order Rp50juta terbagi untuk penerbitan sebanyak 10 kali namun pada kelas yang sama hanya mendapatkan nilai 5 juta untuk 1 kali terbit masa kerja 10-30 hari) menggaris bawahi kontrak bukan dalam waktu satu tahun tapi per-satu kali order yang dipilih oleh instansi terkait namun rekan sejawat menjerit mengenai gemerlap angka anggaran mengesankan tapi “adanya tebang pilih”. Mengapa tidak semua anggaran terserap, dan begitu kuatnya dinas terkait tidak tersentuh hukum? Siapa dibalik mereka?
Bagaimana dampaknya terhadap ekosistem media lokal? Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai anggaran publikasi pemerintah daerah dan realisasi belanjanya mengungkap sisi lain dari hubungan antara media dan pemerintah.
Bagi sebagian media lokal, anggaran publikasi pemerintah adalah denyut nadi keberlangsungan mereka. Tanpa iklan (Teks/Gambar) dari pemerintah , banyak media kecil yang kesulitan bertahan.
Namun, realisasi anggaran yang tidak optimal bisa jadi sinyal bahwa hanya segelintir media yang mendapatkan keuntungan dari belanja publikasi daerah. Seberapa adil distribusinya? Apakah media yang kritis terhadap kebijakan daerah tetap mendapat akses yang sama terhadap dana publikasi?
Fenomena ini mengindikasikan ketergantungan media lokal pada dana pemerintah sebagai sumber pendapatan utama. Sebagai akibatnya, independensi media menjadi pertaruhan besar.
Bagaimana mungkin sebuah media dapat mengkritik kebijakan daerah jika sebagian besar pendapatannya bergantung pada iklan dari pemerintah yang dikritiknya?
Media yang terlalu bergantung pada iklan pemerintah seringkali kehilangan keberanian untuk mengangkat isu-isu sensitif. Akibatnya, jurnalisme yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi justru berpotensi menjadi corong propaganda bagi penguasa. Jika ini terus terjadi, masyarakat TUBABA hanya akan mendapatkan informasi yang telah “diseleksi” sesuai kepentingan tertentu.
Tidak hanya media, kesejahteraan para jurnalis di daerah pun patut dipertanyakan. Banyak jurnalis yang bekerja tanpa kontrak tetap, gaji yang rendah, dan minim perlindungan sosial. Mereka dituntut untuk menyajikan berita yang kritis dan objektif, tetapi realitas ekonomi memaksa mereka untuk tunduk pada kepentingan pihak yang membayar mereka.Tanpa perlindungan hukum yang memadai dan kesejahteraan yang layak, jurnalis di daerah terjebak dalam dilema: memilih idealisme atau bertahan hidup? Dalam banyak kasus, mereka terpaksa mengorbankan independensi demi keberlangsungan hidup.
Anggaran Besar, Krisis Ekosistem Media dan Wartawan dalam Ancaman Oknum
Salah satu pos utama dalam belanja publikasi adalah Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan. Dengan anggaran mencapai Rp6,216,720,000, diharapkan kegiatan publikasi dapat mencuri perhatian publik dan meningkatkan transparansi informasi.
Namun, realisasi hanya mencapai Rp4,493,500,000 menyisakan defisit sebesar Rp1,723,220,000. Kontras antara perencanaan dan pelaksanaan ini menyiratkan adanya kendala dalam mengoptimalkan penggunaan dana atau mungkin indikasi perencanaan yang tidak realistis.
Media Cetak dan Digital: Antara Keinginan dan Kenyataan
Tidak hanya itu, alokasi untuk Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah juga menghadirkan tanda tanya. Dengan anggaran Rp713,500,000, realisasi mencapai Rp583,810,000. Selisih yang ada, meskipun tidak sebesar pos iklan, tetap menimbulkan pertanyaan: Apakah ada hambatan dalam mengakses atau mendistribusikan informasi melalui media cetak, ataukah ini hanya bagian dari strategi penghematan anggaran?
Di sisi lain, layanan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan yang dianggarkan sebesar Rp2,649,540,000 juga tidak mencapai target, dengan realisasi Rp2,121,859,828. Angka ini mengungkapkan ketidaksesuaian antara ambisi digitalisasi informasi dengan kenyataan yang dihadapi oleh perangkat daerah.
Mencari Jawaban di Tengah Kontradiksi
Narasi ini mengungkapkan dua sisi mata uang. Di satu sisi, adanya alokasi besar menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan publikasi sebagai alat komunikasi strategis. Di sisi lain, realisasi yang jauh di bawah anggaran menimbulkan kekhawatiran akan efektivitas pengelolaan keuangan dan implementasi program publikasi.
Kontradiksi dalam belanja publikasi ini bukan hanya tentang selisih angka, melainkan tentang bagaimana janji publikasi yang besar bisa diubah menjadi kinerja nyata. Di tengah sorotan publik dan tuntutan transparansi, pertanyaan besar tetap menggantung: Pertanyaan yang muncul pun tak kalah penting:
Apakah hambatan yang terjadi murni karena masalah teknis dan koordinasi?
Ataukah ini mencerminkan kecenderungan perencanaan yang ambisius namun tidak realistis dalam pelaksanaannya?
Berapakah masing-masing media/jurnalis mendapatkan penghasilan dengan anggaran sebesar itu pada skema yang tidak transparansi tanpa pengungkapan informasi terinci atas 292 media terverifikasi?
Apakah anggaran publikasi yang besar hanya menjadi formalitas belaka, atau memang ada upaya serius untuk mencapai efektivitas komunikasi dan pemberdayaan masyarakat?
Beberapa pengamat keuangan berpendapat bahwa realisasi yang lebih rendah dapat menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengeluaran. Di tengah era transparansi dan digitalisasi, konsistensi antara anggaran dan pelaksanaan seharusnya menjadi prioritas, bukan sekadar angka di atas kertas serta wujud ketidak adilan yang di dapat wartawan dalam mendapatkan hak seperti di kebiri.
Ketidakoptimalan penyerapan anggaran menciptakan kesenjangan besar—hanya beberapa media yang menikmati aliran dana tersebut, sementara yang lainnya terpinggirkan. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah distribusi anggaran publikasi pemerintah sudah adil? Atau, justru hanya media tertentu yang mendapat “kue” dari anggaran publikasi ini? Ketergantungan pada dana pemerintah menjadi masalah serius.
Media yang hidup dan berkembang karena iklan pemerintah seringkali dihadapkan pada dilema berat; mempertahankan independensi atau merelakan keberanian untuk mengkritik kebijakan daerah yang menjadi sumber pendapatan mereka. Ketika sebagian besar pendapatan media berasal dari iklan pemerintah, adakah ruang bagi media untuk melakukan investigasi dan melaporkan dengan objektif?
Lobi-Lobi yang Terjadi di Balik Panggung: Wartawan Menjerit
Lobi-lobi yang terjadi dalam proses distribusi anggaran publikasi ini menambah lapisan masalah baru. Wartawan seringkali terjebak dalam tekanan ekonomi—berjuang untuk bertahan hidup di tengah upah rendah dan ketidakpastian kerja. Dalam banyak kasus, mereka terpaksa mengorbankan idealisme demi kelangsungan hidup. Lobi-lobi media untuk mendapatkan iklan pemerintah menjadi bagian dari realitas yang pahit: jurnalis sering kali harus memilih antara menjaga prinsip jurnalistik atau bertahan dengan gaji yang layak.
Berikut adalah temuan utama dari Laporan Keuangan BPK Tulang Bawang Barat (TUBABA) Tahun 2023:
1. Opini BPK
BPK memberikan opini Wajar, yang berarti laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
.
2. Temuan Keuangan Penting
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA): Rp15,31 miliar.
Defisit Keuangan Riil: Rp50,89 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Dana DAK dan DAU-SG yang Belum Terealisasi: Rp8,83 miliar.
DAK Non Fisik di BLUD Puskesmas yang Belum Terealisasi: Rp2,83 miliar.
Pemerintah perlu meningkatkan pengendalian dan skala prioritas dalam merealisasikan belanja untuk mengurangi defisit
.
3. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan
Pemeriksaan juga mencakup sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Defisit keuangan dan belum terealisasinya anggaran menunjukkan perlunya perbaikan dalam manajemen keuangan daerah
.
4. Kendala dalam Implementasi SIPD
Pemkab Tulang Bawang Barat mulai menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan dan penganggaran.
Penatausahaan keuangan masih menggunakan aplikasi SIMDA-NG FMIS v1.1.3-hotfix.
Beberapa kendala dalam penerapan SIPD:
Koordinasi dengan Kemendagri sulit saat terjadi kendala teknis.
Sistem sering mengalami error saat penginputan data.
SDM di OPD masih kurang dalam literasi digital
.
5. Kontroversi Belanja Publikasi
Belanja untuk Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan dianggarkan Rp6,2 miliar, tetapi realisasi hanya Rp4,4 miliar.
Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah: Anggaran Rp713 juta, realisasi Rp583 juta.
Layanan Internet/TV Berlangganan: Anggaran Rp2,6 miliar, realisasi Rp2,1 miliar
Jika ketimpangan ini terus dibiarkan, ekosistem media di Tubaba akan semakin rapuh. Bukan hanya jurnalis yang dirugikan, tetapi juga masyarakat yang kehilangan akses terhadap informasi yang berimbang dan independen.(*)
