NUSAN.ID – Pemerintah Daerah (Pemda) OKI menggelar rapat kerja sama media dan persiapan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-80, Kamis (29/1/2026). Rapat ini menjadi ajang curhat para insan pers, yang menyoroti minimnya anggaran media di tengah ketimpangan pembangunan proyek yang minim manfaat bagi kepentingan publik. Desakan agar pihak eksekutif dan legislatif lebih sensitif terhadap kondisi ini pun mengemuka.
Perbup OKI Nomor 40/2025: Acuan Kemitraan
Kepala Dinas Kominfo OKI, Adi Yanto, memaparkan Peraturan Bupati (Perbup) OKI Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Informasi melalui Media Massa di Lingkungan Pemkab OKI. Perbup ini diharapkan menjadi acuan yang jelas dalam kemitraan antara Pemda dan media, menjamin transparansi dan akuntabilitas.
HPN ke-80: Momentum Tingkatkan Kualitas Jurnalistik
Adi Yanto juga menyampaikan dukungan penuh Bupati OKI terhadap pelaksanaan HPN ke-80. Ia berharap HPN menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas jurnalistik di OKI
Teriakan Anggaran Minim: Proyek Mubazir Lebih Baik Dialihkan ke Media!
Sesi diskusi menjadi puncak keluh kesah insan pers. Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) OKI, Aliaman, dengan lantang menyoroti minimnya anggaran media, yang jauh tertinggal dibandingkan anggaran untuk proyek-proyek yang dinilai kurang bermanfaat bagi masyarakat. “Kami berharap pihak eksekutif dan legislatif dapat lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran. Proyek-proyek yang kurang bermanfaat, yang hanya menghambur-hamburkan uang rakyat, lebih baik dialihkan untuk mendukung kegiatan media di OKI,” tegas Aliaman.
Perbup Harus Berjalan Efektif: Wujudkan Kemitraan yang Berkelanjutan
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) OKI, Idham Syarief, menekankan pentingnya pengawalan implementasi Perbup OKI agar berjalan efektif. Ia berharap Perbup ini tidak hanya menjadi pajangan, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan kemitraan yang berkelanjutan antara Pemda dan media. Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) OKI, M. Abbas Umar, senada dengan Aliaman, mendukung penuh pelaksanaan HPN dan meminta pihak eksekutif serta legislatif untuk mempertimbangkan keluhan media terkait anggaran.
Peringatan Keras: Jangan Biarkan Media Mati Suri!
Rapat yang dihadiri sekitar 120 awak media ini menjadi ajang penyampaian aspirasi yang konstruktif. Para insan pers berharap, pihak eksekutif dan legislatif dapat lebih sensitif terhadap kondisi media di OKI. Jangan biarkan media mati suri karena kekurangan anggaran, sementara proyek-proyek yang kurang bermanfaat terus dipaksakan. Kemitraan yang sehat dan berkelanjutan antara Pemda dan media hanya dapat terwujud jika ada perhatian yang serius terhadap kesejahteraan media dan pengelolaan anggaran yang bijak. (Tim PPWI/Red)
