NUSAN.ID, JAKARTA – DPP PKS diperintahkan musyawarah Majelis Syuro partai itu untuk melakukan advokasi terhadap persoalan yang dialami masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Demikian hasil rapat majelis syuro itu disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat konferensi pers di markas DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (15/09/2023) malam.
“Musyawarah Majelis Syuro juga memberikan perhatian Menugaskan DPP PKS untuk melakukan langkah-langkah advokasi terhadap permasalahan yang menimpa masyarakat di Pulau Rempang, Kepulauan Riau,” kata Syaikhu.
“Saya kira ini bagian dari keputusan Majelis Syuro yang mengamanatkan seluruh jajaran DPP PKS untuk mengadvokasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat di Pulau Rempang,” imbuhnya.
Sebelumnya, ribuan warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau terancam harus meninggalkan tempat tinggalnya karena akan ada pembangunan PSN Eco-city yang dikerjakan PT Makmur Elok Graha (MEG).
Ribuan warga itu tak terima harus angkat kaki dari tanah yang diklaim sudah ditempati turun temurun jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan.
Bentrok tak terelakkan. Pada 7 dan 11 September 2023, bentrokan sempat pecah baik di Rempang, maupun di depan kantor BP Batam.
Hingga saat ini, 43 orang yang menolak relokasi diamankan polisi dengan tuduhan provokator.
Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerjunkan tim ke Pulau Rempang untuk memantau konflik lahan atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City yang ingin dibangun pemerintah.
Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian menyebut pemantauan rencananya akan dilakukan dalam beberapa waktu ke depan.
“Komnas HAM memutuskan untuk melakukan investigasi dan pemantauan [ke Rempang],” kata Saurlin di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat siang.
Untuk saat ini, Saurlin mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci temuan sementara tim Komnas HAM di lapangan karena tim baru diterjunkan ke sana pada Jumat ini.
Dia meminta semua pihak untuk menunggu hasil investigasi Komnas HAM di Rempang hingga nantinya dibuat dalam bentuk laporan dan rekomendasi.
“Sekarang ini pemantauan sedang berlangsung dan kita hargai prosesnya, kita akan tunggu sampai teman-teman pulang ke Jakarta untuk memberikan hasil rekomendasinya. Untuk kita sampaikan para pihak dan tentu,” jelas Saurlin.
“Biarkan mereka mengumpulkan data, informasi, investigasi dan sebagainya,” imbuhnya.
Sumber: CNN Indonesia
