Oleh: Saiful Huda Ems.
Terlalu banyak kebijakan Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Pragib) ini yang tidak masuk akal, bahkan cenderung sangat kontradiktif dengan tekad untuk memperbaiki keadaan politik, ekonomi, hukum dan sosial Indonesia.
Politik:
Parlemen masih dikuasai oleh anggota-anggota DPR yang berkoalisi dengan pemerintah. Celakanya lagi mereka tidak memiliki keberanian bersuara dan bersikap, yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi maupun kehendak rakyat. Akibatnya parlemen tidak lebih dan tidak kurang, bukan lagi menjadi representasi perwakilan rakyat melainkan “Satpam” Pemerintah.
Ekonomi:
Ambil contoh, di musim panen padi hasil panen padi dari para petani itu dibeli dengan harga Rp. 11.000 sampai dengan Rp. 12.000 per KG, karena musim panen padi saat ini harga padi merupakan yang tertinggi dari musim-musim panen sebelumnya. Namun oleh Pemerintahan Pragib hasil panen padi itu ketika sudah diolah menjadi beras, malah dijual ke Malaysia dengan harga Rp. 10.000 per KG. Kita kemudian bertanya-tanya, ini pemerintah mau memajukan ekonomi Indonesia ataukah mau membangkrutkan ekonomi /perdagangan Indonesia?.
Sedikit saya beri catatan: harga padi di musim panen kali ini memang tinggi, namun banyak petani yang padinya diserang hama dan harga pupuknya masih sangat mahal. Belum lagi untuk bayar pegawainya yang naik, karena harga-harga barang yang naik, para pegawai atau buruh harian sawah juga ikut naik meskipun tetap dibayar pakai rupiah bukan dolar. Akibatnya ya keuntungan hasil panen tidak terlalu tunggi, jika dikaitkan dengan ongkos atau biaya produksi padi. Faham tidak hal yang seperti ini, wahai Tuan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran?!.
Hukum:
Banyak kasus korupsi besar dan ugal-ugalan yang berkaitan dengan Program Strategis Nasional, nilainya bukan lagi ratusan miliar namun sudah puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Nama Jokowi ataupun keluarganya sudah sering disebut-sebut dalam persidangan-persidangan Tipikor, namun belum pernah sekalipun Jokowi maupun keluarganya dihadirkan dalam persidangan, meskipun hanya sekedar dimintai keteranganpun tidak.
Kasus Penyiraman air keras pada Andrie Yunus aktivis Kontras, harusnya disidangkan di Pengadilan Umum yang terbuka dan transparan, namun kenyataannya malah para pelakunya disidangkan di Pengadilan Militer. Ini kan jeruk makan jeruk? Pelakunya orang militer, korbannya orang sipil tapi yang mengadilinya orang militer, keadilan macam apa ini?!
Celakanya lagi korban dipaksa untuk memberikan kesaksian di Pengadilan Militer yang tidak dikehendakinya, dengan berbagai ancaman. Sudah jadi korban diancam-ancam lagi, ini sebenarnya mau menegakkan keadilan ataukah mau menumbangkan keadilan?!. Ini mau melindungi korban ataukah malah mau kembali meneror korban? Bicaralah, hai Tuan Prabowo !.
Sosial:
Rakyat semakin hari semakin kritis pada berbagai kebijakan dan perangai para elite politik yang sedang berkuasa. Pemerintahan Pragib tidak merespon kritiknya dengan baik, namun malah menyuburkan ormas-ormas preman yang kerjaannya mengintimidasi orang-orang yang kritis pada Pemerintahan Pragib. Situasi yang seperti demikian akan membuat rakyat kritis ketakutan dan tidak berani lagi bersuara.
Apa yang akan terjadi kemudian? Praktik korupsi dan penyalah gunaan kekuasaan (abuse of power) akan lebih gila-gilaan tanpa kontrol dari masyarakat. Rakyat akan apatis dan negara akan segera jatuh dalam kebangkrutan. Saat itulah negara-negara imperialis tidak perlu lagi meluncurkan rudal-rudalnya ke Indonesia, untuk menguasai dan menjarah seluruh kekayaan alam Indonesia. Namun cukup dengan menguasai para pejabat elite negara kita dan menjadikan beberapa daerah di Indonesia sebagai pangkalan-pangkalan militernya dengan dalih apapun !
Rakyat akan bergelut dengan kemiskinan ekstrim yang sangat panjang, dunia pendidikan akan terhenti karena rakyat tak lagi sanggup membayar biaya pendidikan untuk anak-anaknya. Sekolah-sekolah akan roboh, rumah sakit-rumah sakit akan kumuh karena rakyat tak mampu lagi bayar mahal. Polisi dan Militernya akan sibuk mengelola MBG, para pedagang kecil akan gulung tikar dilindas Koperasi Desa Merah Putih, yang belum beroperasi saja sudah disiapkan 105.000 mobil impor dari India, dan entah kini nasib ratusan ribu mobil yang diimpor dari India itu sudah karatan atau bagaimana di tempat penimbunannya.
Maka tidak ada jalan lain untuk mengubah keadaan ini, kecuali rakyat harus bersatu padu, secara serentak meminta Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk segera turun dan dilaksanakan Pilpres baru yang lebih demokratis dan beradab. Yang mampu menghasilkan Presiden dan Wapres yang qualified, yang tidak tunduk dan takluk pada negara-negara imperialis, melainkan yang tunduk dan takluk pada Konstitusi Negara. Sapere aude !…(SHE).
25 Mei 2026.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer & Analis Politik, Aktivis ’98.
