NUSAN.ID, TULANG BAWANG BARAT – Salah satu upaya untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), maka dilaksanakan kegiatan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Rapat Gugus Tugas KLA di Ruang Rapat Bupati pada Rabu (12/07/2023).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota Forkopimda, tim Penggerak PKK serta perangkat daerah di lingkup Kabupaten Tulang Bawang Barat ini dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat Drs. M. Firsada, M.Si.
M. Firsada menekankan pentingnya pelaksanaan acara yang menghadirkan pula narasumber dan fasilitator dalam mewujudkan (KLA) di Bumi Ragem Sai Mangi Wawai.
“Momen ini penting bagi kita semua, dalam rangka mengevaluasi program-program kabupaten layak anak yang telah kita canangkan dan tetapkan untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas tinggi di masa depan, kita perlu bersama-sama menyamakan persepsi dan langkah, sehingga program yang disusun benar-benar saling bersinergi dan saling mengisi,” ucapnya.
Begitu juga dengan sumber daya manusia dirinya mengatakan harus disiapkan strategi khusus agar terpenuhi hak-hak anak.
Sumber daya manusia yang unggul di masa depan harus dipersiapkan secara khusus melalui strategi dan sistem yang mampu mendukung terpenuhi nya hak-hak anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal serta terlindungi dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi,” ungkapnya .
Kemudian M. Firsada juga memaparkan lima klaster yang perlu diperhatikan oleh semua pihak dalam pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan indikator KHA yang berlaku secara global.
“Ada lima klaster pemenuhan hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang perlu diperhatikan, dan ini dapat terwujud melalui peran serta semua pihak, dan tidak hanya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri, perlu kerjasama yang baik untuk pengembangan KLA layak anak yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan di Tulang Bawang Barat,” paparnya.
Selanjutnya untuk pengembangan KLA Pemerintah daerah harus bersinergi dengan masyarakat dan dunia usaha.
“Kebijakan pengembangan KLA yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan memerlukan sinergi antara sumber daya pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemenuhan hak-hak anak dapat lebih dipastikan, ini merupakan implementasi dari tindak lanjut komitmen global melalui world fit for children,” pungkasnya.
Sementara itu masih ditempat yang sama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Munyati, S.Pd., M.Pd. menyampaikan bahwa acara ini menghadirkan narasumber dan fasilitator yang membantu pemerintah dalam mengembangkan KLA.
“Untuk lebih menguatkan implementasi kabupaten layak anak, saat ini pihak-pihak terkait melakukan evaluasi secara mendalam untuk menjawab dinamika yang terjadi. Evaluasi ini khususnya pada indikator-indikator penilaian faktual di lapangan. Untuk itu kami mengundang narasumber dan fasilitator yang berkompeten untuk berbagi informasi dalam kegiatan tersebut” tuturnya.
Dan di penghujung acara Kadis PPPA Tubaba mengucapkan terimakasih kepada narasumber dan fasilitator atas kehadirannya.
“Terima kasih untuk narasumber dari Dinas PPPA Provinsi Lampung, Ibu Nella Mertha Diyani, S.STP., M.H. dan Prof. Dr. Sowiyah, M.Pd. selaku fasilitator nasional dan pendamping KLA kabupaten dan kota. Kami optimis penilaian KLA untuk Kabupaten Tulang Bawang Barat di tahun ini dapat meningkat lebih baik lagi,” tutupnya. (Zn)
