NUSAN.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Sekdaprov Kepri), Adi Prihantara, menegaskan pentingnya pengendalian inflasi sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, dengan prinsip keseimbangan untuk menjaga laju inflasi yang terkendali.
Hal ini disampaikan Adi Prihantara saat membuka kegiatan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Se-Provinsi Kepri di Marriott Hotel Harbour Bay, Kota Batam, pada Selasa (10/12). Menurutnya, pengendalian inflasi yang efektif akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang stabil di Kepri.
“Dengan pengendalian inflasi yang baik, pertumbuhan ekonomi Kepri dapat tetap tumbuh tinggi meskipun di tengah tekanan inflasi yang harus tetap terkendali dalam rentang sasaran,” ujar Sekdaprov Kepri.
Adi Prihantara juga menyampaikan bahwa Provinsi Kepri pada tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20% secara C-to-C, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat 5,09%. Kepri juga mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera, bahkan melebihi angka nasional yang ada di kisaran 5,05%.
“Capaian ini tidak lepas dari sinergi yang kuat antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Tim TPID Provinsi Kepri dalam menjaga stabilitas inflasi. Sinergi yang baik ini juga yang membawa TPID Kepri meraih TPID Award 2024 sebagai TPID Provinsi Berkinerja Terbaik di Kawasan Sumatera,” jelas Adi Prihantara.
Namun, Sekdaprov Kepri juga mengakui tantangan besar yang dihadapi oleh provinsi ini, terutama terkait dengan kondisi geografis sebagai daerah kepulauan. Terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hasil pertanian yang masih terbatas dan belum dapat mencukupi kebutuhan sendiri. Selain itu, masalah seperti ketidakefisienan logistik, gangguan cuaca, dan kelembagaan sektor pangan yang belum cukup kuat, turut menambah tantangan pengendalian inflasi.
“Inflasi seringkali meningkat pada masa libur sekolah. Oleh karena itu, kita harus fokus pada langkah-langkah yang akan diambil ke depan untuk menjaga kestabilan ekonomi di Kepri,” pesan Adi Prihantara.
Sekdaprov Kepri menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama dalam pengendalian inflasi, antara lain penyusunan peta jalan pengendalian inflasi 2025-2027, penguatan kerjasama antar daerah (KAD) untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dan harga, serta pengoptimalan kios pangan sebagai solusi strategis untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga yang stabil. Selain itu, diperlukan pelaporan terkait inovasi program unggulan TPID dan penguatan koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat.
Kegiatan Capacity Building TPID Se-Provinsi Kepri ini juga dihadiri oleh Asisten Direktur Bank Indonesia Provinsi Kepri, Miftahul Khoiri, Kepala BPS Provinsi Kepri, Margareta Ari Anggoro Wati, serta narasumber Johan Muhammad Alwi dari Kemenko Perekonomian, Triadi Maharso dari Kemendagri, dan Yudi Harsatriadi S dari Badan Pangan Nasional. (Lanni)
