NUSAN. ID, BANYUMAS – Untuk mengantisipasi melonjaknya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah Jawa Tengah, Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Yudha Airlangga, S.E., ikuti Video Conference yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kodam IV/Diponegoro, Rabu (13/07/2022) di Ruang Puskodal Ops Makorem 071/Wijayakusuma, Sokaraja, Banyumas.
Video Conference Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, S.E., M.M. dari Ruang Rapat Gedung A, Lantai II Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan No. 9 Semarang, Jawa Tengah.
Dalam paparannya, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno, S.E., M.M. menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan ini, tindak lanjut penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak di Jawa Tengah beberapa waktu lalu.
Dikatakan, kondisi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hewan ternak di wilayah Jawa Tengah saat ini memasuki zona Merah. Karenanya, dalam menindak lanjuti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Tengah harus segera diantisipasi pencegahan dan penanganannya agar tidak mewabah.
Dijelaskan Sekda, bahwa untuk penanganan PMK, pihaknya sudah membentuk Satgas Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) untuk menghadapi Hari Raya Idul Adha kemarin, terkait dengan hewan qurban serta sudah berkoordinasi dengan dinas dinas terkait di wilayah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
Sekda meminta untuk lebih cepat menginput data dari Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah terkait hewan yang sudah tervaksinasi.
Disampaikan Sekda, hewan yang sudah tervaksin mencapai 90% di beberapa daerah. Selain itu, Sekda berharap agar setiap daerah untuk menyampaikan kendala-kendala apa di lapangan, sehingga nantinya dengan penyampaian dari tiap daerah dapat terkoordinasikan untuk mencari solusi dan pemecahan masalah bersama.
Terkait zonasi, Sekda menyebutkan bahwa basisnya adalah di tingkat Kecamatan, penetapan daerah PMK ada 412 dari total Kecamatan di Jawa Tengah. Untuk pembentukan Satgas sudah 35 Kabupaten, serta agar masing berkoodinasi dengan penanggung jawab satgas PMK.
Diterangkan, untuk kondisi saat ini dari populasi ternak sapi, kerbau, kambing dan babi serta untuk Vaksinasinya difokuskan pada sapi dan kerbau, karena melihat dari tingkat keparahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Sekda juga menyampaikan bahwa saat ini juga sudah terbentuk pos-pos lalu lintas penanggulangan PMK di pintu-pintu masuk ke wilayah Jawa Tengah.
Sekda juga meminta agar TNI dan Polri membantu di pos pos tersebut, sehingga lebih optimal dalam menanggulangi PMK.
Untuk menanggulangi dan mencegah PMK, Sekda menghimbau segenap steakholder untuk bersama-sama bergotong royong menangani PMK, dengan cara mensosialisaikan PMK kepada masyarakat dan kepada peternak di wilayah Kabupaten dan Kota, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat tidak panik terhadap PMK pada hewan ternak.
Sementara itu, Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Yudha Airlangga, S.E., mengatakan, terkait perkembangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah jajaran Korem 071/Wijayakusuma, pihaknya telah menyampaikan ke segenap jajaran untuk mengantisipasi segala kemungkinan melonjaknya Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak di wilayah.
Hal tersebut disampaikan Danrem beberapa waktu lalu saat dilaksanakannya Video Conference dengan para Dandim sejajaran Korem 071/Wijayakusuma beserta unsurnya di Makodim 0701/Banyumas. Terutama tentang pencegahan dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah masing-masing baik vaksinasi hewan ternak maupun distribusi angkutan ternak di wilayah, hal ini karena disinyalir, distribusi ternak di wilayah sangat riskan dan beresiko tinggi terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Karenanya dengan mengacu hal tersebut, distribusi hewan ternak di wilayah, harus bisa diantisipasi penularannya agar tidak mewabah kedaerah lainnya.
Danrem menghimbau para Dansat beserta jajarannya “Untuk mengawal dan membantu pemerintah daerah dalam menangani Penyakit Mulut dan Kuku tersebut serta memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat peternak agar tidak terjadi lonjakan kasus PMK diwilayah masing-masing.”(*)
