NUSAN.ID – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat ikut serta dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di seluruh Indonesia yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Zoom Meeting.
Kegiatan GPM di Lampung Barat dilaksanakan serentak di 13 Kecamatan, untuk Kecamatan Balik Bukit pelaksanaannya dipusatkan di Taman Kota Liwa, Sabtu (30/08/2025).
Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Lampung Barat menyalurkan total 22 ton beras. Kecamatan Balik Bukit mendapat pasokan terbesar, 10 ton beras, sementara 12 kecamatan lainnya yakni Lumbok Seminung, Sukau, Batu Brak, Belalau, Batu Ketulis, Sekincau, Pagar Dewa, Way Tenong, Air Hitam, Gedung Surian, Sumber Jaya, dan Kebun Tebu masing-masing mendapat 1 ton.
Pelaksanaan di 12 Kecamatan tersebut, dilakukan oleh camat bersama jajaran Koramil dan Kapolsek di wilayah masing-masing. Program ini ditujukan untuk menjaga stabilitas harga pangan, memastikan ketersediaan bahan pokok, sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Lampung Barat.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam menjamin kelancaran GPM, khususnya terkait ketersediaan beras, gula, dan minyak goreng dengan harga terjangkau.
“Pemerintah Daerah diharapkan bekerja sama dengan Forkopimda serta Bulog untuk teknis pelaksanaannya. Publikasi juga penting agar semakin banyak masyarakat yang terlibat,” ujar Tito.
Ia menekankan, GPM harus benar-benar menjangkau hingga pelosok dan memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lampung Barat, Nata Djudin Amran, mengatakan bahwa GPM terbuka untuk semua kalangan masyarakat.
“Siapa saja bisa membeli, dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Dengan adanya GPM, inflasi bisa terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ungkapnya.
Namun, Pemkab Lampung Barat hanya menyediakan beras pada kegiatan GPM kali ini.
“Stok yang tersedia di Bulog hanya beras, sehingga kita tidak menjual gula maupun minyak goreng. Namun demikian, masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga lebih murah dibanding harga pasar,” jelasnya.
Nata berharap kehadiran GPM mampu membantu masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan yang kerap terjadi. “Dengan adanya GPM, inflasi bisa terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.
Pemerintah memprediksi antusiasme masyarakat cukup besar mengingat kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan harga. Oleh karena itu, Pemkab Lampung Barat memastikan pelaksanaan GPM berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran.
Selain menjadi solusi jangka pendek untuk menekan harga pangan, GPM diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemkab, Bulog, dan seluruh pihak terkait dalam menjaga ketahanan pangan di Lampung Barat.
“Dengan Gerakan Pangan Murah, pemerintah berharap masyarakat bisa tersenyum lega karena kebutuhan pokok tersedia dengan harga bersahabat,” pungkas Nata.(EIS)
